WONOSOBOZONE - Dari dua episode “cicak vs buaya” itu, kelihatanlah bahwa perseteruan KPK vs Polri berawal dari langkah-langkah mereka sendiri satu terhadap yang lain. Sedangkan Presiden SBY berperan penting sebagai wasitnya, yang akhirnya berhasil mendamaikan mereka.
Sedangkan di “cicak vs buaya” jilid 3 ini, justru Presiden Jokowi-lah, yang menjadi biang kerok perseteruan KPK vs Polri, alias “cicak vs buaya” babak baru ini (baca:Jokowi-lah yang Membuat KPK Mempercepat Status Tahanan Budi Gunawan).
Karena menjadi biang kerok itulah, membuat posisi Jokowi berada di kubu Polri, bersama-sama mereka melawan KPK. Tidak mungkin Presiden Jokowi bisa berperan menjadi wasit, tidak mungkin Jokowi menjadi penengahnya seperti SBY, karena dia berada pada salah satu pihak yang berseteru itu, yakni Polri.
Belum cukup sampai di situ, partainya Jokowi, PDI-P pun ikut-ikutan secara terbuka menyatakan “perang” terhadap KPK, masih terkait kasus Budi Gunawan.
Jika di jilid 1 dan 2 kisah “cicak vs buaya” Polri jugalah yang berupaya melakukan kriminalisasi terhadap KPK, maka di jilid 3 ini justru kubu Jokowi-lah yang sedang berupaya melakukan serangan balik kepada KPK dengan upaya kriminalisainya kepada KPK.
Kamis, 22 Januari 2015, pelaksana tugas (plt) Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristianto, mengadakan konferensi pers, menuding penetapan Budi sebagai tersangka oleh KPK itu terkait erat dengan lobi-lobi Ketua KPK Abraham Samad kepada para petinggi PDI-P, termasuk dirinya sendiri, agar dijadikan calon wakil presiden mendampingi Jokowi di Pilpres 2014 tempo hari. Lobi-lobi Abraham itu, menurut Hasto, gagal. PDI-P memilih Jusuf Kalla sebagai pasangan Jokowi. Dari situlah dendan kesumat Abraham dicetuskan, apalagi katanya Budi Gunawan yang menggagalkan PDI-P memilih Abraham Samad sebagai pendamping Jokowi.
Konferensi pers Hasto itu berawal dari sebuah artikel di Kompasiana, yang berjudul Rumah Kaca Abraham Samad. Hasto membenarkan semua yang ditulis di artikel tersebut, yang sekaligus membuat kita patut sangat curiga bahwa jangan-jangan dia sendirilah penulisnya, atau pastilah penulisnya orang dalam PDI-P sendiri, karena bagaimana mungkin penulisnya yang menggunakan nama samaran Sawito Kartowibowo, bisa mengetahui semua detail pertemuan rahasia itu.
Ini jelas, merupakan tudingan yang paling serius kepada Ketua KPK. Dan, semakin merusak hubungan antara kubu Presiden Jokowi dengan KPK.
Sampai sejauh ini PDI-P belum beraksi terhadap tudingan Hasto Kristianto kepada Ketua KPK Abraham Samad itu. Jadi, apakah ini sama saja dengan PDI-P mendukung sikap Hasto itu? Jadi, apakah kubu Jokowi kini memlih frontal melawan KPK, bergandengan dengan Polri? Maka, jika ini benar, dalam perteruan jilid 3 ini, “buaya” bersatu dengan “banteng” melawan “cicak”!
Pihak Istana sendiri, secara tak langsung sebenarnya sudah mementahkan tudingan Hasto tersebut.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, “Setahu saya (pertemuan) itu tidak dimungkinkan.” Karena, menurutnya, sebagai Ketua KPK, Abraham tidak mungkin bergerak sendirian, tanpa pengawal KPK. Selama ini, dalam setiap pertemuan dengan Ketua KPK, kata Andi, selalu di acara-acara resmi, yang ada staf KPK-nya (HarianJawa Pos, Jumat, 23/01/2015).
Andi adalah salah satu sosok penting yang terlibat sejak awal pencalonan Jokowi sebagai presiden di Pilpres 2014 lalu. Saat itu dia masih berstatus akademisi, dan merupakan salah satu anggota dari tim sebelas. Tim tersebut beranggota politisi PDI-P dan sejumlah pakar. Mereka ditugaskan Megawati untuk memberi masukan kepada Jokowi dalam mencari calon wakil presidennya yang ideal. Hasto juga termasuk di dalam tim sebelas itu.
“Jadi, kami (tim sebelas dan Abraham Samad) tidak bisa bertemu atau wawancara dengan Abraham Samad. Yang bisa kami lakukan hanya (mengolah) data-data publik yang tersedia, terang Andi, Kamis, 22 Januari 2015 (Harian Jawa Pos).
Sedangkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang sampai saat Pilpres 2014 adalah Sekjen PDI-P juga mengaku tidak pernah melakukan dan tidak pernah tahu ada pertemuan rahasia dengan Abraham Samad dalam rangka penentuan calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi itu. “Kalau ketemu beliau, ya, di acara resmi. Ada staf KPK-nya, tutur Tjahjo di Istana Bogor, Kamis, 22 Januari 2015.
Jadi, apakah mungkin pertemuan rahasia itu dilakukan diam-diam oleh Hasto sendiri bersama dengan beberapa petinggi lain PDI-P lainnya?
Hasto harus bisa membuktikan semua tudingannya itu, karena jika benar tudingan tersebut, hal itu tersebut tidak hanya merupakan suatu pelanggaran disiplin Ketua KPK, tetapi sudah merupakan suatu kejahatan yang sangat besar. Seorang Ketua KPK memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politiknya, dan melakukan barter politik dengan kasus hukum yang sedang ditangani KPK.
Konyolnya dari tudingan Hasto itu; jika tudingan itu pun benar, maka dengan sendirinya kejahatan besar itu melibatkan juga para petinggi PDI-P, termasuk Hasto, bahkan bisa menyeret pula Ketua Umum PDI-P, PDI-P secara kelembagaan, dan tak tertutup kemungkinan Jokowi sendiri. Karena mereka semua patut diduga terlibat dalam transaksi kejahatan politik dan hukum yang berujung kegagalan itu.
Ditangkapnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto oleh Bareskrim dari Mabes Polri, Jumat ini, sudah pasti benar-benar membuat suasana politik menjadi super panas, sebagai Presiden, Jokowi harus bertindak tegas sesegera mungkin. Tetapi apakah yang akan dilakukan Jokowi, jika seperti yang dia katakan di atas, dia sendiri berada di pihak Polri?
Lagi-lagi kita harus mempertanyakan kembali slogan yang pernah dibuat sendiri Jokowi: “Pimpinan adalah Ketegasan Tanpa ragu”, dan kutipan kata bijak yang diambil dari Pramoedya Ananta Toer: “Dalam hidup kita, cuma satu yang kita punya, yaitu keberanian. Kalau tidak punya itu, lantas apa harga hidup kita ini? ”. ***
Source: kompasiana.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar